Rasio Legis Kewenangan Mahkamah Agung Terkait Permohonan Uji Pendapat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 02/P/KHS/2020)
Abstract
Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government places the Regional People's Representative Council (DPRD) of the district as the organizing element of Regional Government. In carrying out its duties, authorities, and functions, the District DPRD has the right to interpolate, questionnaire, and express opinions. Implementing these three rights is related to the thought that the policies of the regent or local government will have a broad impact on the lives of the community and regions and are contrary to the provisions of laws and regulations.
The purpose of this study is to examine the authority of the Supreme Court to conduct an opinion test on the DPRD Decision against the Regional Head and how the process of requesting a DPRD opinion test until the determination of the final decision (Supreme Court decision). This research is a normative legal research using a statutory, concept, and case approach. The collection of legal materials is carried out by conducting literature research. Legal materials are analyzed by quoting and reviewing relevant articles of laws and regulations. In contrast, the opinions of scholars quoted are then used as a theoretical basis to answer research questions.
Based on the discussion results on the legal issues raised, it can be concluded that the Supreme Court has the authority to review the opinion of the DPRD. It can be taken as an example in the opinion test of the Jember Regency DPRD; the Supreme Court stated that it rejected the Jember Regency DPRD Decree Number 08 of 2020 because it was not supported by data on the submission of the Regent's Opinion in the forum of interpellation rights and questionnaire rights and administrative violations of governance in the field of personnel. The Jember Regent had followed up the preparation of regional apparatus institutions.
Downloads
References
Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
Harahap, Yahya, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007
Soemitro, Roni Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, 1990.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
Jurnal/Artikel Ilmah. Skripsi, Tesis, Media on-Line/Internet.
Adikoesoemo, Emerald Ridwan, Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Agung Terhadap Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terkait Pembatalan Kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/Hum/2020), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, 2021.
Hadita, Cynthia, Permohonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terkait Pemberhentian Kepala Daerah Yang Melanggar Sumpah / Janji Dan Jabatan Kepala Daerah, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan, 2019.
https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/1758-permohonan-uji-pendapat-keputusan-dprd-tentang-pemberhentian-kepala-daerah. Diunduh pada hari Selasa,11 Juli 2023.
https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenali-wewenang-dan-fungsi-ma-lt616d670382aab/?page=1. Agus Sahbani, “Mengenali Wewenang dan Fungsi MA”.Diunduh pada hari Selasa, 11 Juli 2023.
https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi. Diunduh pada hari Selasa, 11 Juli 2023
Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahuin 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor `15 Tahun 1915 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manjemen Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinthan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 08 Tahun 2020, tanggal 22 Juli 2020 tentang Hak Menyatakan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P.KHS/2020.
