ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGAMPUAN ATAS PENYANDANG DISABILITAS MENTAL (Studi Penetapan Pengadilan No. 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby.)
Abstract
Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities states: "Persons with disabilities may be declared incompetent based on the decision of the district court." Related to these provisions, in applications for the forgiveness of mentally destabilized persons, the Applicant must follow the procedures stipulated in the laws and regulations, state the reasons, and also clearly state the Applicant and the party requested for custody (Respondent).
The purpose of this study is to examine the importance of the forgiveness institution regulated in the Civil Code (KUH Perdata) and the legal consequences related to Determination Number 2238 / Pdt.P / 2021 / PN. Sby. This research is a normative legal research using a statutory approach, a concept approach, and a case approach. Legal material is taken by conducting literature research. Analysis of legal materials is carried out by quoting and reviewing relevant articles of laws and regulations. In contrast, the opinions of scholars quoted are then used as a theoretical basis to answer the subject matter.
Based on the results and discussion of the legal issues raised, it can be concluded that the importance of forgiveness regulated in the Civil Code is to find out the parties related to the application for forgiveness, the type of authority of the custodian in managing the interests of the civil and the Respondent, so that there is no abuse by the custodian.
Downloads
References
Darmabrata, Wahyono, Hukum Perdata Asas-asas Hukum Orang dan Keluarga, Gitamajaya, Jakarta, 2004.
Fitriana, Ilma, Studi Komparasi Batas Usia Cakap Hukum Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, dalam Albert Wirya, et.al., Assesmen Hukum Pengampuan di Indonesia Perlindungan Hak Orang dengan Disabilitas Psikososial, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta, 2020.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
Nasir, Muhammad, Hukum Acara Perdata, Djambatan, Jakarta, 2005.
Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga, Cetakan Kelima, Alumni, Bandung, 1986.
Safira, Martha Eri, Hukum Acara Perdata, Edisi Revisi, CV. Nata Karya, Ponorogo, 2017.
Simanjuntak, P.N.H., Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Cetakan ke-3, Djambatan, Jakarta, 2007.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatf, Suatu Tinjauan Singkat, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
Soemitro, Roni Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
Tutik, Titik Triwulan, Hukum Perdata dalam Sistem Peradilan Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2008.
Wirya, Albert, Yosua Octavian, Hisyam Ikhtiar, Ricky Gunawan, Jamie Walvisch, Piers Gooding, Assesmen Hukum Pengampuan di Indonesia Perlindungan Hak Orang dengan Disabilitas Psikososial, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta, 2020.
Jurnal/Artikel Ilmah. Skripsi, Tesis, Media on-Line/Internet.
Azhar, Zulfachry, Kedudukan Pengampu Dalam Mengelola Bagian Warisan Ahli Waris yang Mengalami Keterbelakangan Mental, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2022.
https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/03/pemberdayaan-penyandang-disabilitas-dimulai-dari-pendataan. Diakses pada 27 April 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-11-putusan-ma-berstatus-landmark-decisions-tahun-2016-lt58a7021b49b8f/. Diakses pada 20 Juni 2023.
Maulidin, Fakhrul, Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dari Status Wali Pengampu (Studi Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Nomor 137/PDT.P/2019/PN.Mdn), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2021.
Rustam, Fadhilah Nuraini, Syarat dan Prosedur Permohonan Seseorang di Bawah Pengampuan, https://dntlawyers.com/syarat-dan-prosedur-permohonan-seseorang-di-bawah-pengampuan/. Diakses pada 18 Juni 2023.
Setiawan, Endra Agus, Siti Hamidah, Istislam, “Konsep dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Persefektif Hukum Perdata Indonesia”, Jurnal Selat Volume. 5 Nomor 2, Mei 2018.
Sita, Rima Paramita, “Analisis Yuridis Pemeriksaan Calon Terampu Sebelum Adanya Penetapan Pengampuan Oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2221 K/Pdt/2010)”.
https://media.neliti.com/media/publications/14162-ID-analisis-yuridis-pemeriksaan-calon-terampu-sebelum-adanya-penetapan-pengampuan-o.pdf. Diakses pada 20 Juni 2023.
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum.
Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby.
