Dampak Kebijakan Pemerintah dalam Mendirikan Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Sukodadi, Lamongan

  • Imam Syafi’i Universitas PGRI Adi Buana PSDKU Kampus Lamongan
  • Sofia Tri Septiawati Universitas PGRI Adi Buana PSDKU Kampus Lamongan
Keywords: KDMP, Lamongan, Implementation

Abstract

The establishment of the Red and White Village Cooperative (KDMP) is a strategic government initiative to empower the grassroots economy. In Lamongan, this program has shown significant progress, with 79% of villages having a cooperative legal entity. However, it still faces challenges such as legal hurdles and non-multifunctional business units. Therefore, this report recommends accelerating legalization, adopting business models integrated with local economic potential, and forging strategic partnerships as key steps to maximize the program's impact, especially in the Sukodadi sub-district, referencing a pilot study from Palembang. This analysis highlights that while the KDMP policy has made substantial headway in Lamongan by increasing the number of legally-recognized cooperatives, its full potential remains untapped due to administrative bottlenecks and a lack of business model diversification. The successful model from Palembang, which includes digitalization and partnerships with banks, serves as a crucial benchmark for what is possible. By focusing on streamlining legal processes and fostering an environment for strategic collaboration and innovation, the cooperatives in Lamongan can evolve from simple grocery stalls into multifaceted economic hubs that truly empower the local community and align with the program's broader vision.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
(Dasar hukum utama pendirian dan prinsip koperasi di Indonesia).
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.
(Mengatur pendirian, pengesahan badan hukum, dan pembinaan koperasi).
Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.
(Menekankan pentingnya koperasi dan UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat).
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) No. 3 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Lokal.
(Mendorong BUMDes dan koperasi desa sebagai instrumen pembangunan ekonomi desa).
Sutrisno, Eko. (2019). Manajemen Koperasi: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Deepublish.
(Buku ini membahas konsep dan praktik koperasi di Indonesia secara komprehensif)
Sholikin, A. (2018). Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Minyak Bumi) di Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 15, 35–50. https://doi.org/10.31113/jia.v15i1.131
Sholikin, A. (2020). Cyberspace : Ruang Publik Baru bagi Aktivitas Politik Muhammadiyah. Profetik: Jurnal Komunikasi, 12, 156. https://doi.org/10.14421/pjk.v12i2.1585
Sholikin, A. (2021). Implementation of Green and Clean Policies in Environmental Governance Perspective in Lamongan Regency. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 18, 104–117. https://doi.org/10.31113/jia.v18i1.646
Sholikin, A. (2024). “Social Security” bagi Tenaga Kerja Informal pada Sektor Industri Ekstraktif di Bojonegoro. Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan, 16, 225–248. https://doi.org/10.52166/madani.v16i02.7401
Sholikin, A. (2025a). Localization of The Global Norm and Efforts to Minimize the Natural Resource Curse in Bojonegoro. Journal of Governance, 10(2).
Sholikin, A. (2025b). Realisme atau Romantisme?“Peran Masyarakat Sipil dalam Minimalisasi Kutukan Sumber Daya Alam di Bojonegoro.” Jurnal Transformative, 11(1), 1–21.
Sholikin, A., Erison, Y., & Rohmah, E. N. L. (2025). Transition of extractive industry governance: Effort towards an inclusive green economy Transisi tata kelola industri ekstraktif: Usaha menuju green economy yang inklusif. Jurnal Sosiologi Dialektika Vol, 20(1), 43–60.
Published
2025-08-28
How to Cite
Syafi’i, I., & Septiawati, S. (2025). Dampak Kebijakan Pemerintah dalam Mendirikan Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Sukodadi, Lamongan. Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan, 17(02), 275-287. Retrieved from https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/10988