PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA YANG TERINTEGRASIKAN DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(Studi di Desa Plaosan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan)

Abstract

Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Plaosan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengharuskan desa-desa di Indonesia mengoptimalkan sumber daya dan keuangan desa untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, minimnya pendapatan asli desa, dan potensi penyalahgunaan dana desa. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu mendapatkan dukungan dan pengawasan yang memadai untuk mengelola dana desa secara efektif dan transparan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengacu pada berbagai peraturan dan doktrin hukum yang relevan. Metode penelitian yang digunakan mencakup pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) untuk menganalisis isu-isu hukum yang terkait dengan
pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Plaosan harus dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes, serta membutuhkan pengawasan yang ketat dan partisipasi masyarakat untuk memastikan penggunaan dana sesuai prioritas yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pertanggungjawaban dana desa dapat terlaksana secara transparan dan akuntabel, mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.