Akuntabilitas Kinerja Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo
Abstract
This study aims to determine the Performance Accountability of the Self-Help Housing Stimulus Assistance Program (BSPS) at the Public Housing, Residential Areas, Transportation and Land Agency of Boalemo Regency. The type of research that the author uses is a descriptive type with a qualitative approach, where descriptive research. This research method uses qualitative research conducted during data collection and after data collection is completed in a certain period. With interview techniques, researchers analyze the answers of the interviewees. Activities in data analysis, namely data reduction, data display and conclusion and drawing/verification. The results of the research on the Performance Accountability of the Self-Help Housing Stimulus Assistance Program (BSPS) at the Public Housing, Residential Areas, Transportation and Land Agency of Boalemo Regency can be said to be quite successful with several indicator approaches, namely Accountability of Agency Performance in BSPS Tasks, Equalization of Opportunities for BSPS Programs, Accountability Reports for Apparatus Performance in the BSPS program, Work Results in the BSPS program, however, there are still several weaknesses in the process and procedures for determining recipients so that they need to be refined to be more targeted and objective.
Downloads
References
Abdul Wahab, Solichin. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang:Universitas Muhammadiyah Malang Press.
Amir Imbaruddin. (2018) “ Birokrasi Akuntabilitas Kinerja” Deepublish CV. Budi Utama. Yogyakarta
C. Djemabut Blaang, (1986). “Perumahan dan Pemukiman”. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Dwidjowijoto, Riant Nugroho. (2004) Kebijakan Publik:Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
Moleong, L. J. (2007). Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya Bandung, 6.
Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Vol.2, No.1.
Mahmudi. 2013. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Raba, Manggaukang. 2006. Akuntabilitas, Konsep dan Implementasi. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
Sedarmayanti. 2003. Good Govenance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju.
LAN & BPKP. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Surat Edaran Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor 07/SE/Dr/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
Peraturan Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Direktorat Jenderal Penyedia Perumahan. Direktorat Rumah Swadaya
Sumber lainnya (Internet/Jurnal)
Ferawati, Said Mohammad, Maryono Alqaf Harto. (2015). Peran Tenaga Pendamping Masyarakat Terhadap Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Sumenep. Vol 7, No 1. Supardi. (2016).
Pengawasan Pelaksanaan Program Bedah Rumah Masyarakat Miskin Di Desa Selegi Besar Tahun 2012. Vol 5, No 2 Beby S D Banteng (2015) Menuju Kota Layak Huni dan Berkelanjutan Studi Kasus Kota Gorontalo.
Syntia Bela. 2017. “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.” 14(1): 55–64.
Zulkarnain. 2016. “Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Parigi.” Katalogis 4(10): 52–63
