TRANSFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DALAM PENERAPAN E-GOVERMMENT PADA NEW NORMAL

Abstract

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis tantangan yang dihadapi oleh birokrasi dalam penanganan Covid-19, serta bagaimana wujud dari Urgensi Reformasi Regulasi Birokrasi Untuk Mendorong Upaya Optimalisasi Penerapan E-Government pada New Normal. Disamping itu untuk mewujudkan bagaimana cara memulihkan ekonomi masyarakat. Permasalahannya birokrasi Indonesia tampaknya masih memperlihatkan perilaku birokrasi Weberian yang terpaku pada regulasi dan prosedur hierarki. Akibatnya birokrasi Indonesia terkesan lamban dan tidak cekatan dalam menghadapi persoalan pandemi Covid-19. Dalam situasi darurat, birokrasi seharusnya mempraktikkan paradigma agilitas birokrasi sehingga mampu menghadapi perkembangan baru. Paradigma agilitas birokrasi di Indonesia tidak mudah diwujudkan karena pola birokrasi di Indonesia sedikit banyak masih terpengaruh oleh budaya organisasi yang dibawa pada masa Orde Baru. Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus berdasarkan kajian dan fakta – fakta yang ada di masyarakat. Kesimpulan Hasil  dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan penggunaan e-government terutama mengoptimalisasikan penerapan model Network Service. Untuk dapat menerapkan hal tersebut maka perlu adanya reformasi regulasi di bidang birokrasi, serta mampu mewujudkan agilitas birokrasi, yaitu mengubah upfront planning menjadi incremental planning.

Kata Kunci: Pelayanan Pemerintah, E-Government, New Normal.

Abstract:The purpose of this paper is to analyze the challenges faced by the bureaucracy in handling Covid-19, as well as how the Urgency of Bureaucratic Regulatory Reform to Encourage Optimization Efforts to Implement E-Government in the New Normal. Besides, to realize how to restore the community's economy. The problem is that the Indonesian bureaucracy still seems to show Weberian bureaucratic behavior which is fixated on hierarchical regulations and procedures. As a result, the Indonesian bureaucracy seems slow and inexperienced in dealing with the Covid-19 pandemic. In an emergency situation, the bureaucracy should practice the paradigm of bureaucratic agility so that it is able to face new developments.The paradigm of bureaucratic agility in Indonesia is not easy to realize because the pattern of bureaucracy in Indonesia is still more or less influenced by the organizational culture brought about during the New Order era.The research method used in this paper is juridical-normative with a statutory approach, concept approach and case approach based on studies and facts that exist in the community. Conclusion The results of this study are to increase the use of e-government, especially optimizing the application of the Network Service model.To be able to implement this, it is necessary to reform regulations in the field of bureaucracy, and be able to realize bureaucratic agility, namely changing upfront planning into incremental planning.Keywords: Government Services, E-Government, New Normal